KPU Kabupaten Brebes
• PKPU No 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 unduh• Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 perihal Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Unduh

Sosialisasi Pendaftaran Dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Pada Pemilu Th. 2019

 

Grand Dian Hotel Brebes (12/4) Sosialisasi Pendaftaran Dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Pada Pemilu Th. 2019 dihadiri oleh Moh. Hakim Junaedi (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum), Fadli Ramadhanil (Penelitia PERLUDEM Jakarta) dan se-Anggota KPU Kabupaten Brebes. Sambutan oleh Ketua KPU Brebes Bp. Muamar Riza Pahlevi harapannya forum ini membawa pemikiran yang bermuara pada peningkatan minat dan partisipasi masyarakat untuk turut serta menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari Kabupaten Brebes, mengingat selama ini belum ada anggota DPD yang berasal dari Brebes. Pentingnya peran serta masyarakat untuk turut aktif dalam upaya memajukan daerah Brebes melalui lembaga DPD sehingga aspirasi masyarakat Brebes dapat disampaikan dalam penyusunan kebijakan di tingkat Pusat.

Tujuan kedua dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami proses dan mekanisme pencalonan anggota DPD pada Pemilu Tahun 2019, baik dari persyaratan administrasi calon anggota DPD, syarat dukungan calon anggota DPD, proses penelitian administrasi terhadap syarat dukungan calon anggota DPD dan klarifikasi terhadap syarat dukungan calon anggota DPD hingga verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon anggota DPD yang tersebar di kabupaten/kota.

Perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakukan yang adil dan setara dalam penyerahan dukungan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual persyaratan dukungan.”, ujar Moh. Hakim Junaedi.

Tugas KPU Kabupaten/Kota :

  1. Menerima dokumen hasil penelitian administrasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh berupa:
    1. daftar nama dan identitas pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui SIPPP; dan
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
  2. Melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

“Ketentuan jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang dari setiap provinsi merupakan ketentuan konstitusi yang telah ada sejak awal yang hanya didasarkan pada kesepakatan bersama pembuat konstitusi, seharusnya didasarkan pada kenyataan di setiap provinsi yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis, kondisi kultural dan sebagainya sehingga dapat benar-benar berfungsi sebagai corong aspirasi dan kepentingan daerah.”, tutur Fadli Ramadhanil.