• Waspada Covid19 | Rajin Cuci Tangan | Pakai Masker | Physical Distancing | Jaga Imunitas | #DirumahAja

Diskusi Virtual Kolaborasi KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Kab. Brebes – KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Barat berkolaborasi menyelenggarakan diskusi virtual dengan mengusung tema Pilkada Akses Dimasa Pandemi Covid-19 pada kamis (25/06) yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Forum diskusi yang digagas bersama antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Provinsi Jawa Barat ini menghadirkan narasumber Risnawati Utami selaku Member of UN Commite of Convention on The Right of Person with Disabillity (CRPD), sebagai pemantik acara Diana Ariyanti anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan Idham Holik anggota KPU Provinsi Jawa Barat serta sebagai moderator Agustina dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Hadir sebagai pemberi sambutan Yulianto Sudrajat ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Rifqi Alimubarok Ketua KPU Provinsi Jawa Barat.

Pada sambutan singkatnya Yulianto mengatakan bahwa pemilihan serentak pada masa pandemi ini bertujuan untuk mewujudkan pilkada yang eksklusif. “Pemilu atau Pilkada ini bertujuan mewujudkan pemilu yang eksklusif pemilu yang tanpa operasi dan pemilu untuk semua maka KPU terus berupaya bagaimana terus melayani bagi penyandang disabilitas khususnya terutama dalam pendaftaran pemilih misalnya” ujarnya. KPU juga akan terus menggandeng organisasi-organisasi penyandang disabilitas.

Senada dengan Yulianto dikatakan pula oleh Rifqi dalam sambutannya berkurangnya partisipasi pemilih dari kalangan disabilitas salah satunya karena ada hal-hal yang harus diperbaharui dan ditingkatkan pada proses pemilihan sehingga lebih memudahkan kalangan tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. “Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan kolaborasi untuk isu-isu terkait dengan pemilu dan pemilihan” pungkasnya.

Disampaikan oleh Diana sebagai pemantik diskusi bahwa ada 1milyar orang di dunia hidup dengan disabilitas 90 juta orang ada di asia tenggara atau 15% menurut agenda konsorsium masyarakat sipil “Pilkada kita yang terakhir 2018 ini memang tidak ada indikator untuk mengetahui partisipasi pemilih disabilitas tetapi di pemilu legislatif kita kemarin di Jawa Tengah yang terdaftar itu ada 56.000 pemilih disabilitas dari 27 Juta pemilih yang ada di Jawa Tengah kemudian yang berpartisipasi hanya 20.000 atau 35%” katanya. Didalam undang-undang 8 2016 pasal 13 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak politik hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau sebagai penyelenggara Pemilu.

Dalam paparan singkatnya Idham menyampaikan tentang inklusivitas elektoral dalam pemilihan serentak di tengah pandemi covid-19, KPU melindungi baik melindungi pemilih itu sendiri dari penyebaran covid-19 maupun melindungi demokrasi itu sendiri. “Dalam peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa integritas dan profesionalitas itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan bicara tentang integritas salah satu prinsipnya itu adalah prinsip akseptabilitas penting kita dalam penyelenggaraan pemilihan harus berorientasi bagaimana seluruh pemilih disabilitas yang telah terdapat ataupun memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terkendala apapun” ujarnya.

Dijelaskan oleh Risnawati sebagai narasumber ada 180 negara yang sudah meratifikasi dalam upaya sosialisasi maupun juga upaya harmonisasi kebijakan antara hukum nasional dan hukum internasional eksekutif agency atau badan pengelola berkaitan dengan pilkada dan pemilu. Dalam hukum internasional ada konvensi hak penyandang disabilitas yang berimplikasi pada harmonisasi kebijakan. Berkaitan dengan kondisi atau IC information communication masih kurang dalam hal sosialisasi Pilkada atau pemilu yang sifatnya nasional, perlunya ada identifikasi dan mengeliminasi hambatan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam rangka pemilihan secara langsung. “Ini juga perlu kita pertimbangkan ketika sebuah negara dalam kondisi mengalami wabah penyakit yang serius apakah pemilihan umum itu masih bisa dilaksanakan atau tidak Itu juga menjadi pertimbangan fokus terbesar kami di komite soal legal capacity atau kapasitas hukum seseorang dari di banyak negara terutama di Indonesia salah satunya” katanya. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan pilkada ditengah pandemi saat ini yaitu penggunaan technology dan assistive device yang masih langka inisiatif pelaksanaan pilkada secara electronic menjadi bukan pilihan saat ini termasuk antisipasi hacker jika dilakukan secara electronic voting, situasi dan kondisi penyandang disabilitas yang tinggal di panti-panti rehabilitasi dan juga pengakuan di depan hukum bagi para penyandang disabilitas psikosocial dan disabilitas intelektual.

WhatsApp Image 2020 06 25 at 12.54.12