• Waspada Covid19 | Rajin Cuci Tangan | Pakai Masker | Physical Distancing | Jaga Imunitas | #DirumahAja

Pentingnya Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan

Pentingnya Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan

Oleh: Mochamad Muarofah, M.Kom

Anggota KPU Kabupaten Brebes

Pemilu 2019 sudah dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu dengan aman dan lancar., Namun paska itu, KPU sebagai penyelenggara tidak serta merta kosong dari kegiatan, Ada beberapa kegiatan yang KPU lakukan, antara lain Sosialisasi Hasil Pemilu 2019 pada masyarakat dan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ( DPB).

Kegiatan ini berpijak pada Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 14, 17, 20, 202 dan 204. Pada pasal 20 berbunyi KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan. Dasar tersebut diperkuat dengan Surat Edaran KPU Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 dan Surat Edaran KPU nomor 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020.

Sebelumnya kegiatan ini dilakukan hanya kalau ada tahapan pemilu saja yaitu menyandingkan Daftar Potensial Penduduk Pemilihan Umum (DP4) yang diberikan oleh Kemendagri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir. DPB berpijak pada akar permasalahan Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2019, antara lain mengenai tafsiran Pemilih dibawah umur, alih status, pindah domisili dan lainnya. Harapan kedepan akar permasalahan ini bisa diminimalisir bahkan bisa tidak muncul sama sekali, sehingga data pemilih semakin berkualitas.

Alur pemutakhiran DPB ini didasari pasal 202 ayat 1 yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4), sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.

Esensi DPB antara lain mendata penduduk pindah dan datang, penduduk usia 17 tahun, pensiunan TNI/POLRI serta mendata perubahan data. Tidak ketinggalan pula KPU mendata pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang antara lain disebabkan pemilih pindah keluar, meninggal dunia, dan alih status menjadi TNI/POLRI.

Ada beberapa macam DPB di beberapa negara. Pertama, sistem pemutakhiran berkala. Yakni daftar Pemilih yang dibuat selalu untuk setiap Pemilu, dibuat untuk satu kali saja dimana Tidak dilakukan pembaharuan atau penyesuaian daftar pemilih dari satu Pemilihan ke Pemilihan berikutnya. Sistem ini dibuat satu bulan sebelum Pemilihan. Sehingga semakin mendekati waktu pemilihan semakin mutakhir. Negara yang pernah melakukan sistem ini adalah Kanada, yang dilakukan hingga awal tahun 1990-an.

Berikutnya, sistem berkelanjutan. Di mana Daftar Pemilih dari seluruh yang mempunyai hak pilih atau semua penduduk yang akan mencapai usia pilih didaftar dan daftar ini disimpan oleh penyelenggara Pemilu. Daftar pemilih ini diperbarui secara berkala untuk mencantumkan mereka yang cukup usia pilih telah memperoleh status penduduk, mereka yang baru saja dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Pembaruan data juga dimaksudkan untuk meniadakan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Contoh negara yang pernah melakukan adalah Republik Dominika, Canada (1997), Australia (1996).

Sistem pemutakhiran data pemilih berikutnya adalah Catatan Sipil. Sistem pendataan Pemilih yang bersumber langsung dari Pemerintah/Departemen yang membidangi (Departemen Dalam Negeri). Negara yang pernah melakukan adalah Denmark. Kemudian sistem Pendaftaran Swakarsa. Pendafatarn bersifat sukarela, karena memberikan suara merupakan hak penduduk. Para calon pemilih menemui petugas di pusat-pusat pendaftaran yang ditentukan oleh penyelenggara pemilihan. Negara yang pernah melakukan: Filipina, Selandia Baru.

Selama ini Indonesia menggunakan sumber dari DP4 yang dikeluarkan Kemendagri disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir untuk memutakhirkan data pemilih atau dengan kata lain menggunakan sistem catatan sipil. Namun penyandingan data ini masih belum maksimal, karena masih ditemukan data-data yang bermasalah. Sehingga perlu dimutakhirkan terus, seperti yang dilakukans aat ini.

SE KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 mengamanatkan KPU kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Dengan sistem yang dilakukan KPU RI, maka Indonesia termasuk menggunakan sistem berkelanjutan. Tujuan berkelanjutan agar data semakin konfrehensif, inklusif, akurat, terbaru, transparan, responsif, dan partisipatif.

Peran masyarakat di Kabupaten Brebes masih sangat minim, ini dibuktikan dengan masih sedikitnya tanggapan dari masyarakat yang mengisi google form yang sudah di edarkan oleh KPU Kabupaten Brebes lewat media sosial seperti akun Facebook dan instagram KPU. Sosialisasi juga sudah dilakukan lewat group WhatsApp di beberapa komunitas.

Cara masyarakat dalam memberikan tanggapan DPB, yang pertama cara online. Cara ini bisa dilakukan dengan mengisi google form yang sudah disediakan. Yang kedua masyarakat bisa berkunjung langsung ke kantor KPU. Dengan proaktif, paling tidak hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap Pemilu. Apalagi saat ini, dengan metode online, lebih mudah. Karena sebagian besar pemilih sudah memiliki handphone android, yang terhubung langsung dengan internet.

Berdasarkan pelaksanaan data pemilih berkelanjutan di KPU Kabupaten Brebes, masyarakat yang aktif ternyata sangat minim. Padahal KPU sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial. Harus diakui tidak adanya anggaran untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat, menjadi kendala dalam upaya pemutakhiran data berkelanjutan ini. Selain itu, karena tidak sedang tahapan pemilu, tenaga badan ad hoc di tingkat kecamatan dan desa juga tidak ada. Sehingga KPU tidak bisa jemput bola, ketika mendapat laporan adanya persoalan terkait dengan data pemilih ini.

DPB ini sangat penting dilakukan KPU untuk meningkatkan kualitas data pemilih, sehingga pada Pemilu yang akan datang data sudah benar-benar valid dan realtime. Namun kegiatan ini tidak akan sukses tanpa peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat ini sangat penting, karena kesuksesan Pemilu juga berawal dari daftar pemilih yang valid.

Karenanya KPU RI sebagai pengambil kebijakan dan penentu anggaran, harus melihat praktek di daerah. Bagaimana kesulitan dan kendala yang dihadapi KPU di kabupaten/kota. Salah satu solusi untuk bisa menjalankan program ini, yakni dengan memberikan anggaran dan juknis yang lebih efesien dan efektif. Sehingga program DPB ini bisa berjalan dengan baik, (*)

Artikel ini telah diterbitkan oleh Radar Tegal pada tanggal 17 Juni 2020