• Waspada Covid19 | Rajin Cuci Tangan | Pakai Masker | Physical Distancing | Jaga Imunitas | #DirumahAja

Dinasti Politik dalam Pilkada

DINASTI POLITIK DALAM PILKADA

Oleh: Muamar Riza Pahlevi

Ketua KPU Kabupaten Brebes

Dalam dunia politik, yang dipikirkan para elite politik dan kader-kadernya adalah memenangkan setiap pertandingan. Seperti dalam Pilkada yang digelar pada tahun 2020 ini. Hajatan lima tahunan tersebut menjadi ajang untuk unjuk kekuatan partai-partai politik, siapa yang bakal menjadi pemenang menang. Partai politik tentu mempunyai strategi dan jurus sendiri-sendiri untuk bersaing dan menang Pilkada.

Kalau tidak sendiri, partai-partai politik itu bakal berkoalisi untuk mengusung pasangan calon yang mempunyai tingkat elektabilitas tinggi. Mereka yang memenuhi syarat dan menjanjikan kemenangan, akan didukung oleh partai-partai politik yang sepakat berkoalisi. Bahkan di suatu daerah, bisa saja muncul calon tunggal, karena hampir semua partai politik mengusung pasangan calon yang memiliki elektabilitas tertinggi tersebut.

Biasanya calon incumbent akan diusung kembali oleh partai politik yang sebelumnya mengusung. Dengan catatan kinerja dan tingkat elektabilitasnya tinggi. Jika incumbent sudah dua periode, maka dimunculkan calon dari keluarga incumbent tersebut, bisa suami/istrinya atau anak-anaknya atau keluarga dekat lainnya. Inilah yang kemudian disebut politik dinasti.

Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan orang-orang yang masih terkait hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan, seperti dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lalu. Di mana anak-anak raja, nantinya yang akan menjadi raja berikutnya. Tidak hanya itu, anak-anak atau keturunan raja-raja itu juga menduduki jabatan-jabatan penting lainnya, seperti menteri atau adipati suatu daerah.

Di era demokrasi sekarang ini, praktek-praktek politik dinasti ini masih banyak terjadi. Dan realitas politik itu ternyata mendapat restu dari partai-partai politik yang ada. Bahkan hampir terjadi di setiap daerah hingga di tingkat pusat. Tak perlu menyebut partai dan dinasti politik yang ada, semua sudah paham.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 7 huruf r terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana pun dibtalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi bahwa setiap orang bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pundan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam undang-undang Pilkada tersebut, dinasti politik diupayakan dibatasi peran dan kiprahnya. Yakni dengan adanya jeda waktu bagi keluarga mantan kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada. Namun semangat mencegah terjadinya dinasti politik itu justru dipatahkan oleh MK, dengan alasan bahwa pembatasan sekelompok keluarga untuk aktif dalam politik itu itu dinilai diskriminatif, bertentangan denga UUD 1945. Dalam hal ini, tentu hak politik setiap orang, termasuk keluarga kepala daerah untuk aktif di bidang politik setiap saat, setiap waktu, tidak boleh dibatasi.

Banyak kritik dan penyesalan yang diptusukan MK tersebut, namun semunya dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Apakah dinasti politik yang dibangun sebuah keluarga itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Artinya dalam era demokrasi saat ini, jika dinasti politik yang dibangun itu positif, masyarakat bisa memilihnya. Namun jika tidak, masyarakat bisa memilih calon lain, yang dianggap mampu untuk memajukan daerahnya.

Dalam sejarah dinasti politik jaman kerajaan dulu, banyak peristiwa dinasti politik itu dijatuhkan oleh kelompok lain. Bahkan oleh kelompok lain, yang masih memiliki ikatan keluarga sebelumnya. Proses pelengseran dinasti politik dulu itu pasti dengan kekuatan bersenjata yang berdarah-darah. Yang kalah, kalau tidak mati dibunuh, ya harus melarikan diri ke daerah lain. Ini yang membedakan dinasti politik jaman kerajaan dulu, dengan jaman demokrasi sekarang.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini sangat penting. Betapa tidak, selain memilih pemimpin sebagai sebuah kewajiban, untuk menghapus paradigm adanya politik dinasti itu sangat tergantung dari masyarakat itu sendiri. Apakah ketika memilih karena berdasarkan kapasitas dan profesionalitas yang dipilihnya itu atau karena keturunan dari pejabat sebelumnya.

Jika melihat sejarah masyarakat kita, memang tidak lepas dari sistem dinasti yang sudah ada sejak berabad-abad dulu. Bahkan hingga kini, masih banyak yang bangga dengan trah leluhurnya yang berasal dari darah biru atau bangsawan. Di masyarakat desa hingga kini masih ada kepercayaan, jika mereka yang memiliki trah sebagai kepala desa, maka kemungkinan untuk jadi kepala desa juga besar. Nama besar keluarga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan seorang kepala desa.

Persoalan dinasti politik sebenarnya bukan hanya faktor keturunan saja. Namun yang lebih penting sebenarnya adalah faktor kekayaan dan harta dari keluarga tersebut. Karena dipastikan, mereka yang dicalonkan sebagai kepala daerah yang berasal dari satu keluarga, karena kekayaannya mampu untuk membiayai proses pencalonannya tersebut. Karena biaya politik menjadi salah satu elemen penting bagi kemenangan seorang pasangan calon. Tak mungkin jika calon yang diajukan, meski anak incumbent, tapi tak memiliki kekayaan yang melimpah, tidak sekedar cukup.

Karenanya dalam ajang Pilkada di suatu daerah, sudah bisa diprediksi siapa saja calon yang akan diusung dan dari keluarga mana. Tidak heran, di suatu daerah ada bupati dan wakil bupati hanya berasal dari dua keluarga saja. Di mana bupati dan wakil bupatinya secara bergantian maju dalam setiap ajang Pilkada. Masyarakat tidak punya pilihan lain dari Pilkada tersebut, dan partai politik pengusungnya juga memberikan rekomendasi secara penuh. Bahkan dalam beberapa kasus, pasangan dari trah dinasti itu diusung oleh banyak partai.

Lantas bagaimana mencegah dinasti politik berkuasa? DInasti politik tidak mungkin dicegah. Selain sudah diatur dalam UU Pilkada, jika partai politik sudah merekomendasikan pasangan calon tersebut, maka rakyat terpaksa harus memilih calon yang ada. Keberadaan calon perseorangan pun kecil kemungkinannya, mulai dari syarat hingga mesin politik untuk memenangkan persaingan cukup berat. Harus diakui, calon perseorangan cukup berat. Namun pengalaman di sejumlah daerah, ada juga calon perseorangan yang menang. (*)

Telah dimuat di Radar Tegal edisi Jumat, 24 Juli 2020