• Waspada Covid19 | Rajin Cuci Tangan | Pakai Masker | Physical Distancing | Jaga Imunitas | #DirumahAja

Rapat Koordinasi Partisipasi Masyarakat Dan Pengeloaan Ppid Dengan Kpu Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah

Rakor Parmas 2020

BREBES - KPU Kabupaten Brebes Senin-Selasa (9-10/11) kemarin mengikuti acara Rapat Koordinasi Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan PPID dengan 35 KPU Kabupaten/kota se Jawa Tengah. Acara yang berlangsungselama 2 hari dikawasan Candi Joglo Kabupaten Grobogan dan di Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi. KPU menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dimana seluruh peserta dan panitia wajib menjalani cek suhu badan, cuci tangan, memakai hand sanitizer dan menjaga jarak. Peserta juga wajib memakai masker untuk menjamin seluruh agenda rapat berlangsung sehat, aman dan nyaman dari pandemi Covid-19. Menjelang pembukaan ada yang berbeda dari rakor-rakor sebelumnya yaitu setiap peserta diberi aksesoris pakaian adat Bali juga disuguhkan penampilan tarian tradisional dan wayang orang.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menekankan kepada seluruh KPU Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang melaksanakan pilkada maupun yang tidak melaksanakan pilkada agar tetap melaksanakan kegiatan penguatan PPID, “Setiap kegiatan agar di upload ke website masing-masing KPU Kabupaten/ kota agar dapat diketahui masyarakat umum. Dalam sebuah lembaga sangatlah penting satker mengelola informasi dan dokumentasi berkolaborasi antara Divisi Data dan Informasi dan Divisi Parmas.” tegasnya.

Di sela-sela penyampaian materinya Diana Ariyanti selaku anggota KPU Divisi Sosialisasi Diklih dan Parmas mengatakan, divisi Partisipasi Masyarakat harus bisa kreatif dan inovatif dalam menyajikan informasikepada masyarakat, “Belajar menulis dan desain grafis dan perlu dimiliki SDM yang mumpuni selain itu kerjasama sangatlah pentingharus ada inovasi dan upayakan ada komunikasi yang baik” katanya.

Dikatakan oleh Paulus Widiyanto selaku anggota KPU Divisi Data dan Informasi yang juga sebagai narasumber dalam acara ini, ”Di ibaratkan kalau Divisi Data dan Informasi yang meramu dan memasak sedangkan DIvisi Partisipasi Masyarakat yang menyajikan informasi” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa ada hak dan kewajiban badan publik dan pemohon informasi. Untuk hak dan kewajiban badan publik diantaranya; hak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dengan KPU RI, hak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan keputusan KPU RI. Kewajibannya adalah menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik dalam bentuk DIP, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak atas informasi.

Sedangkan hak dan kewajiban untuk Pemohon Informasi antara lain; hak melihat dan mengetahui informasi, hak mendapatkan salinan informasi, menyebarluaskan informasi, mengajukan permintaan informasi, mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan untuk kewajibannya adalah pemohon informasi agar menggunakan informasi yang telah diperoleh dengan penuh tanggung jawab dan mencantumkan sumber perolehan informasi.*