• Waspada Covid19 | Rajin Cuci Tangan | Pakai Masker | Physical Distancing | Jaga Imunitas | #DirumahAja

Ketua KPU Sumbang Buku ke Perpusda

KEtua sumbang buku

BREBES – Dalam rangka menambah koleksi dan sumber bacaan di Perpustaakan Daerah (Perpusda) Kabupaten Brebes, Muamar Riza Pahlevi Selasa (10/8) kemarin menyumbangkan tiga buku hasil karyanya. Ketiga judul buku tersbut yakni DPRD Kabupaten Brebes dari Masa ke Masa, Mengawal Pemilu di Daerah dan Meraih Kursi DPR/DPRD. Ketiga buku tersebut diterima langsung Kabid Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Fatkhiyaturrohmah SE. Sebelumnya Reza, demikian panggilan akrabnya, juga menyumbang bukunya yang berjudul Jurnalistik, Teori dan Praktik.

Menurut Reza, yang juga Ketua KPU Kabupaten Brebes, sumbangan buku ke Perpusda tersebut untuk menambah sumber bacaan yang sudah ada. Apalagi untuk sumber-sumber bacaan di bidang politik dan Pemilu masih sangat jarang. “Sumbangan ini juga sebagai bentuk ajakan kepada para penulis lokal, khususnya Kabupaten Brebes, agar menyumbangkan bukunya ke Perpusda,” katanya.

Dikatakan, meski hanya tiga buku, namun langkah itu dilakukan untuk memperkaya perpustakaan dengan penulis-penulis lokal, yang memang masih jarang, apalagi di bidang politik dan Pemilu. Diharapkan dengan sumbangan buku tersebut, sedikit membantu referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin belajar tentang politik dan Pemilu.

Kabid Perpustakan Fatkhiyaturrohmah mengucapkan terima kasih kepada Reza, yang telah menginisiasi sumbangan buku karyanya tersebut. Diharapkan ke depan akan muncul penulis-penulis lokal, yang menerbitkan bukunya dan disimpan di sini. “Saya ingin ada display khusus untuk karya-karya penulis Brebes di Perpusda ini,” katanya.

Sebelumnya juga ada penulis-penulis buku, yang sudah menyumbangkan bukunya ke Perpusda. Namun memang masih sangat jarang. “Kemarin ada dari Lingkar Pena, yang bekerja sama dengan kita menerbitkan buku tentang pandemi civod ini,” ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya saat ini juga tengah berupaya mengembangkan gedung Perpusda agar lebih layak lagi. Sehingga pengunjung yang ada, bisa lebih menikmati layanan di Perpusda dengan nyaman dan kerasan untuk membaca buku. “Kita baru saja mengajukan proposal DAK, mudah-mudahan bisa terwujud keinginan yang sudah lama. Untuk lahan sudah siap di dekat Taman Edukasi,” ujarnya. (*)

KPU Serahkan Proses PAW ke DPRD

Surat Jawaban PAW

BREBES – Proses Pergantian Antarwaktu DPRD Kabupaten Brebes diserahkan KPU Kabupaten Brebes ke DPRD, Jumat (6/8). Sebelumnya pada 3 Agustus lalu, Ketua DPRD Kabupaten Brebes mengirim surat ke KPU terkait permohonan calon anggota PAW dari PKS Dapil Brebes 6. Di mana salah satu anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi PKS dari Dapil Brebes 6, yakni Wamadiharjo Susanto meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Ketua KPU kabupaten Brebes Muamar Riza Pahlevi mengatakan proses PAW didasarkan pada PKPU Nomor 6 tahun 2017, yang diubah dengan PKPU Nomor 6 tahun 2019. Di mana PAW dilakukan berdasarkan peringat suara terbanyak berikutnya. Dari Surat Keputusan KPU kabupaten Brebes Nomor 28 tahun 2019, terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu DPRD Kabupaten Brebes, peringkat suara terbanyak berikutnya dari PKS di Dapil Brebes 6 adalah Abdullah Syafaat dengan perolehan suara 5.537.

Sebelum pleno, KPU juga melakukan klarifikasi terkait dengan calon PAW dari PKS dengan mendatangi pengurus DPD PKS Kabupaten Brebes, serta calon anggotanya yakni Abdullah Syafaat. Kebetulan calon PAW tersebut juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Brebes.

Penyerahan surat jawaban KPU dan berkas pendukung diserahkan langsung Ketua KPU kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes Komar SE. Dia didampingi anggota KPU Dvisi Teknis Ita Listiananingsih , Sekretaris KPU Bambang Yusmanto dan staf. “Kamis kemarin sudah kita plenokan calon PAW dari PKS, dan berdasarkan hasil klarifikasi serta penelitian berkas admistrasi, Abdullah Syafaat dinyatakan memenuhi syarat,” katanya usai menyerahkan surat jawaban.

Selanjutnya, proses pengusulan dan pelantikan Abdullah Syafaat sebagai PAW dari PKS Dapil Brebes 6 merupakan kewenangan DPRD Kabupaten Brebes. Di mana berkas-berkas yang diserahkan KPU dan berkas-berkas pendukung lainnya segera diajukan ke Gubernur.

“Secepatnya nanti Pimpinan DPRD mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Tengah untuk menerbitkan SK pemberhentian dan pengangkatan PAW DPRD Kabupaten Brebes,” ujar Komar.

Komar berharap proses PAW ini dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Sehingga pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD dapat berjalan dengan maksimal. “Nanti kita komunikasikan lagi, jika ada dokumen yang dibutuhkan kita,” ujarnya menambahkan. (*)

Menumbuhkan Literasi Politik Oleh: Muamar Riza Pahlevi

PotoKetuaWhatsApp Image 2021 07 27 at 09.06.00

Masa pandemi Covid-19 yang entah kapan berakhir, seharusnya menjadi hikmah sendiri bagi setiap orang. Di balik pandemi ini, mestinya dimanfaatkan dengan kegiatan positif daripada mengeluh tanpa arti, apalagi cuma bisa nyinyir atas keputusan yang diambil pemerintah. Hikmah itu antara lain dengan meningkatkan literasi di rumah masing-masing. Seperti diketahui, tingkat literasi masyarakat Indonesia itu masih rendah, apalagi lterasi politik.

Mengapa literasi politik? Di masa yang demokratis ini, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa kritik kepada pemerintah itu adalah hak setiap warga negara. Namun sebelum mengkritik, seseorang harus tahu apa yang mau dikritik dan apa yang menjadi alasan, serta dasar dalam mengkritik tersebut. Bukan hanya sebatas kritik, yang penting berbeda dengan sikap pemerintah. Di sinilah perlunya literasi politik.

Banyak pihak yang alergi terhadap politik, namun seringkali bersikap seperti politisi bahkan melebihinya. Komentar dan pendapatnya terhadap kondisi politik di tanah air mengalahkan para akademisi kampus. Justru para akdemisi itu, yang seharusnya memberikan catatan-catatan kritis atas kebijakan pemerintah, karena para akdemisi itu tentunya tidak miskin literasi. Buku-buku tentang politik pasti menjadi sarapan paginya dan isu-isu politik menjadi makan siangnya, dan diakhiri makam malam dengan membuat literasi politik sebagai pengantar tidurnya.

Literasi politik ini sangat penting, paling tidak sebagai bahan bacaan dan pembanding untuk melihat kebijakan pemerintah dan para pengkritiknya. Agar jangan sampai terbawa arus arah politik para poltisi, yang kadang memanfaatkan isu yang tengah berkembang di masyarakat. Apalagi sampai terbawa isu hoax yang sengaja dihembuskan oleh politisi-politisi yang miskin literasi. Sehingga memanfaatkan segala cara untuk menarik simpati dan dukungan.

Yang sekarang banyak terjadi adalah hanya sekedar sharing tanpa saring terlebih dahulu atas isu-isu politik yang sedang ramai. Padahal kadang yang mereka share justru berita-berita hoax, yang dibuat oleh oknum-oknum yang memanfaatkan isu politik tersebut. Memotong, mengganti judul berita atau memelintir berita sesuai dengan keinginannya, menjadi strategi para penyebar hoax. Mereka yang miskin literasi politik, langsung nge-share berita-berita politik tersebut, padahal dia sendiri belum membaca link berita yang di-share tersebut.

Peristiswa tersebut penulis lihat sendiri dalam beberapa WAG maupun media sosial lainnya. Bahkan pada Pemilu 2019 lalu, seseorang paruh baya asal Brebes pun terkena UU ITE karena nge-share berita hoax, yang dirinya sendiri tidak tahu kebenaran berita tersebut. Hingga akhirnya dia sendiri yang terkena sanksi pidana dengan disidangkan di PN Brebes. Tentu banyak masyarakat yang menjadi korban berita hoax tersebut. Namun ketika ditanya, dari mana sumber berita tersebut, ternyata hanya berdasarkan sharing berita yang hoax tersebut dan dia sendiri tidak tahu kebenarannya. Sungguh membuat miris.

Betapa literasi politik ini masih sangat rendah, berdasarkan pengalaman penulis sendiri yang berkecimpung di dunia literasi sejak awal reformasi melalui media blogger. Hal ini terlihat dari beberapa tema tentang politik yang penulis posting maupun muat di media massa, jumlah viewer-nya masih sangat terbatas. Itu pun belum tentu mereka membacanya hingga selesai. Namun ketika yang diposting itu berupa kritik, tetapi yang membangun, baru viewer-nya cukup banyak. Jika hanya sekedar teori dan wacana, jumlah masih sangat terbatas.

Literasi politik ini perlu ditumbuhkan, apalagi menjelang Pemilu, yang mana isu-isu politik pasti akan berkembang. Bukan sekedar isu, hoax pun pasti akan lebih banyak. Dengan adanya literasi politik, diharapkan korban hoax bisa dikurangi. Jika hoax ini meraja lela, maka yang terjadi adalah kegaduhan politik. Dan sekali lagi, kegaduhan politik itu pasti akan dimanfaatkan oleh para politisi yang menghalalkan segala cara untuk mendapat dukungan dan simpati pemilih.

Bagi para politisi yang melek literasi politik, harus mampu melawan hoax tersebut dengan ilmu-ilmu yang didasari literasi politik. Sehingga ulah politisi busuk itu bisa dicegah dan ditangkal semaksimal mungkin. Begitu pula dengan para akademisi, khususnya akademisi yang berkecimpung di ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Jangan sampai para akademisi itu diam dan membiarkan terjadinya kegaduhan politik, yang disebabkan minimnya literasi politik. Lebih miris lagi, jika kegaduhan itu dijadikan isu para mahasiswanya, yang dianggap sebagai agent of change. Padahal sekarang ini, ada mahasiswa yang sudah ditunggangi kepentingan politik tertentu untuk menyampaikan isu-isu politik yang diinginkan.

Untuk itu, literasi politik ini sangat penting. Bagi saya sendiri, literasi politik ini akan terus digaungkan, meskipun viewer-nya sedikit. Semangat untuk menumbuhkan literasi politik ini penulis yakini sebagai salah satu langkah perjuangan membangun demokrasi. Jangan sampai demokrasi ini dikotori mereka yang antidemokrasi, dengan memanfaatkan demokrasi. Dan akhirnya menghancurkan demokrasi itu sendiri. (*)

Diterbitkan di Radar Tegal, 27 Juli 2021